Kemenag RI: Arab Saudi Hanya Minta Penundaan Kontrak, Bukan Penundaan Haji

Home / Berita / Kemenag RI: Arab Saudi Hanya Minta Penundaan Kontrak, Bukan Penundaan Haji
Kemenag RI: Arab Saudi Hanya Minta Penundaan Kontrak, Bukan Penundaan Haji Masjidil Haram. (FOTO: Istimewa)

TIMESJOGJA, JAKARTA – Kementerian Agama RI (Kemenag RI) menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah meminta kepada sejumlah negara untuk menunda pelaksanaan kontrak layanan haji pada tahun ini. Bukan soal penundaan rencana pelaksanaan haji pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenag RI Oman Fathurahman menyusul sejumlah kabar soal penundaan haji 2020.

Menurutnya, sejumlah media kurang tepat menyadur wawancara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhamad Saleh Benten dengan jurnalis Ekhbariyya TV di halaman Kabah, 31 Maret 2020. 

Menteri Haji dan Umrah Saudi dalam berita itu menyatakan, “Lidzalik, nahnu thalabna min al-Ikhwan Al-Muslimiin li jami’id duwal wal ‘alam at-tarayyuts fi ‘amali ayyi ‘uquud hatta tattadhahar- ru’yah (untuk itu, kami minta kepada umat muslim di berbagai negara untuk menunda kontrak apa pun sampai kondisinya jelas). 

Pernyataan tersebut sejalan dengan surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang ditujukan ke Menag Fachrul Razi pada 6 Maret 2020 lalu.

"Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji," kata Oman Fathurahman dalam keteranganya di Jakarta, seperti diberitakan vivanews.com, Rabu (1/3/2020). . 

"Jadi, konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Ini bisa jadi karena pemerintah Saudi masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian ketimbang mengurus administrasi kontrak," tambahnya. 

Oman menambahkan, Kemenag RI mendapat mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan haji sebagai tugas negara. Karenanya, Kemenag RI berkomitmen menjalankan tugas ini semaksimal mungkin. 

"Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa," tuturnya. 

Sebab, lanjut Oman, penyelenggaraan haji diatur secara legal formal dalam taklimatul haj yang ditandatangani antara Indonesia dan Saudi. Proses penyiapan haji juga tidak hanya urusan pelayanan di Saudi. Urusan pelayanan di dalam negeri juga tidak kalah penting karena menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban calon jemaah yang akan berangkat. 

Seiring pandemi Covid-19 di dunia, termasuk Indonesia dan Saudi Arabia, Kemenag RI  juga telah menyiapkan skenario untuk memitigasi beragam kemungkinan dalam penyelenggaraan haji, termasuk jika akhirnya dibatalkan.

Saat ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI sedang menggarap detail-detail skenario supaya dapat dilaksanakan secara praktis dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. "Nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan skenarionya," ucapnya.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com