Menteri PUPR RI: Tujuan Pembangunan Infrastruktur untuk Tingkatkan Daya Saing

Home / Berita / Menteri PUPR RI: Tujuan Pembangunan Infrastruktur untuk Tingkatkan Daya Saing
Menteri PUPR RI: Tujuan Pembangunan Infrastruktur untuk Tingkatkan Daya Saing Menteri Basuki saat menerima ratusan mahasiswa teknik sipil dari berbagai Perguruan Tinggi di acara 'Campus Goes to PUPR' di Gedung Auditorium Kementerian PUPR RI, Jakarta, Kamis (14/11/2019). (FOTO: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI)

TIMESYOGYAKARTA, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono mengatakan tujuan pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi program prioritas nasional adalah untuk meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara lain.

"Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia mengalami peningkatan, dari posisi 61 pada tahun 2013 menjadi 52 pada tahun 2018," kata Menteri Basuki saat menerima ratusan mahasiswa teknik sipil dari berbagai Perguruan Tinggi di acara 'Campus Goes to PUPR' di Gedung Auditorium Kementerian PUPR RI, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menteri-Basuki-2.jpg

Menurut Menteri Basuki, dalam kurun waktu tahun 2015-2019, Kementerian PUPR RI telah menyelesaikan berbagai infrastruktur strategis.

"Di bidang Sumber Daya Air telah dibangun sebanyak 61 bendungan. Di mana 16 bendungan telah selesai, 1 juta jaringan irigasi baru, dan 1.212 embung diantaranya Bendungan Rotiklot di NTT, Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten Garut, dan Embung Giriroto di Kabupaten Boyolali," katanya. 

Sedangkan di bidang konektivitas, capaian infrastruktur adalah pembangunan 3.867 km jalan nasional, 1.500 km jaringan jalan tol, dan 58 km jembatan diantaranya pembangunan jalan tol Cisumdawu, Tol Trans Sumatera, dan Jembatan Youtefa di Papua. 

Menteri Basuki menambahkan, untuk infrastruktur permukiman, Kementerian PUPR RI telah melakukan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 25.366 liter/detik, membangun akses sanitasi untuk 10,2 juta KK, penanganan 32 ribu hektar kawasan kumuh dan membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). "Sementara melalui program Satu Juta Rumah, Pemerintah dan sektor swasta dalam lima tahun berhasil membangun 4,79 juta unit rumah sekaligus mengurangi backlog perumahan," ujar Menteri PUPR RI. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com